Awal April 2026, Kementerian ESDM mengumumkan harga biodisel bulan berjalan: Rp14.262 per liter. Angka ini naik dari bulan sebelumnya. Alasannya sederhana harga CPO di bursa dalam negeri naik. Bagi kebanyakan orang, pengumuman itu lewat begitu saja. Tapi bagi industri senilai ratusan triliun rupiah ini, setiap pergerakan harga CPO adalah kabar besar.
Bukan hanya itu, Biodisel Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Ia bergantung pada dua variabel global yang sama sekali tidak bisa dikendalikan dari Jakarta: harga CPO dan harga minyak bumi dunia.
Baca Juga: Membaca Dampak Konflik Timur Tengah Terhadap Komoditas Perkebunan Dunia
Ketika Harga Sawit Bergerak, Biodiesel pun Ikut
Di balik penetapan harga bulanan, ada formula resmi dari Kepmen ESDM No. 3.K/EK.05/DJE/2024 yang membuatnya transparan sekaligus rentan:
Biaya konversi USD 85/ton sudah bertahun-tahun tidak berubah. Yang terus bergerak hanyalah harga bahan bakunya CPO. Hasilnya, transmisi harga berjalan hampir satu arah. Berikut data yang membuktikannya:
Setiap kenaikan Rp754/kg pada harga CPO menghasilkan kenaikan sekitar Rp637/liter pada HIP Biodisel transmisi harga berjalan pada rasio ±84%.
Minyak Bumi Variabel yang Sering Dilupakan
Ada dimensi lain yang sering luput dari perhatian publik. Biodisel juga sangat sensitif terhadap harga minyak bumi dunia meski jalurnya tidak selangsung formula HIP.
Baca Juga: Kesepakatan Dagang Indonesia dan Amerika Serikat Disertai Tantangan Ketersediaan CPO Nasional
Penelitian dari Universitas Airlangga (2021) menggunakan data bulanan Januari 2004 hingga Maret 2019 menemukan bahwa harga minyak bumi memengaruhi harga CPO sebesar 70,8 persen. Artinya, kenaikan harga minyak sebesar 10 persen secara rata-rata mendorong harga CPO naik 7 persen. Studi yang sama juga menemukan penerapan kebijakan mandatori B15 sendiri menaikkan harga CPO rata-rata 29,2 persen.
Tak berhenti sampai di situ, tren historis harga CPO dunia juga mempertegas pola ini: USD 591/ton (2018) → USD 705/ton (2020) → USD 1.347/ton (2022). Lonjakan 2022 bertepatan dengan konflik Rusia–Ukraina yang mendorong harga energi global ke titik tertinggi. Pada 2024, harga kembali ke kisaran USD 1.050–1.100/ton (CIF Rotterdam).
Rp191 Triliun untuk Menutup Selisih
BPDPKS berdiri tahun 2015 dengan satu misi utama: menutup selisih antara harga biodisel dan harga solar menggunakan pungutan ekspor sawit bukan dari APBN. Fluktuasi insentif yang dibayarkan mencerminkan langsung dinamika kedua harga global itu:
| Tahun | Nilai Insentif | Kondisi & Keterangan Utama |
| 2015 | Rp0,6 T | Awal Program: Tahap rintisan dengan volume penyaluran yang masih kecil. |
| 2021 | Rp51,8 T | Rekor Tertinggi: Pemulihan harga minyak bumi pasca-pandemi dibarengi lonjakan harga CPO. |
| 2022 | Rp34,6 T | Konflik Geopolitik: Efek perang Rusia–Ukraina menaikkan harga solar, mempersempit selisih harga (gap). |
| 2023 | Rp18,3 T | Koreksi Pasar: Harga CPO dunia menurun, beban insentif otomatis ikut melandai. |
| 2024 | Rp29,4 T | Fase Defisit: Beban insentif (Rp29,38 T) mulai melampaui pendapatan dari pungutan ekspor (levy). |
Catatan penting: Pada 2024, untuk pertama kalinya realisasi insentif melampaui realisasi pendapatan BPDPKS dari pungutan ekspor. Defisit Rp3,16 triliun harus ditutup dari saldo tahun-tahun sebelumnya. Secara akumulatif 2015–2025, BPDPKS telah menggelontorkan sekitar Rp191 triliun, sekitar 79 persen dari seluruh dana levy sawit yang terkumpul.
Paradoks di Balik Ambisi Ketahanan Energi
Indonesia membangun program biodisel sebagian untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak bumi. Program ini berhasil hingga 2023, penghematan devisa kumulatif mencapai Rp404,32 triliun, dan jutaan petani sawit mendapat stabilisasi harga TBS.
Tapi justru di sini paradoksnya muncul, biodiesel yang dirancang mengurangi ketergantungan pada harga energi global, menciptakan ketergantungan struktural baru pada CPO dan minyak bumi dua variabel yang ditentukan pasar global, bukan Jakarta. Tidak ada skenario di mana kedua variabel itu tidak berpengaruh secara bersamaan.
B50 di Depan Mata, Skala Risiko Makin Besar
B50 dijadwalkan berlaku mulai Juli 2026. Pada level itu, kebutuhan CPO untuk biodisel diproyeksikan antara 18–21 juta ton per tahun senilai ratusan triliun rupiah hanya untuk bahan bakunya. Kenaikan dari B40 ke B50 juga berpotensi mengurangi ekspor CPO Indonesia 2–3 juta ton, mempertegas dilema antara devisa ekspor dan ketahanan energi dalam negeri.
Para peneliti juga mengingatkan adanya ambang batas, jika koefisien pengaruh harga minyak bumi terhadap CPO melampaui 100 persen saat ini masih 70,8 persen program biodisel akan menghadapi hambatan serius karena biaya produksinya akan jauh melampaui nilai substitusinya.
Data Kunci Dalam Angka
| Indikator | Angka | Sumber |
| Biodisel HIP (April 2026) | Rp14,262 /liter | Kementerian ESDM, Apr 2026 |
| Pembayaran bertahap CPO KPBN (Feb–Mar 2026) | Rp14.958 /kg | InfoSAWIT / Majalah Minyak Sawit |
| Volume B40 yang diserap (2025) | 15,6 juta KL | GAPKI, November 2025 |
| Kebutuhan CPO untuk B40 | ±14 juta ton | GAPKI, November 2025 |
| Total insentif BPDPKS s.d. 2025 | ±Rp191 triliun | BPDPKS / Theiconomics, Februari 2025 |
| Realisasi insentif biodisel 2024 | Rp29,38 triliun | BPDPKS, 2025 |
| Penghematan devisa kumulatif s.d. 2023 | Rp404,32 triliun | SETUJUI, 2024 |
| Pengaruh harga minyak bumi pada CPO | 70,8% | Universitas Airlangga, 2021 |
| CPO SDM April 2025 | USD 961,54 /MT | Kementerian Perdagangan RI |
| Rata-rata CPO dunia 2024 (CIF Rotterdam) | USD 1.050–1.100 /ton | GAPKI, 2025 |
| Kebutuhan CPO untuk B50 (proyeksi) | 18–21 juta ton/tahun | ICDX / Reuters, 2025 |
Penulis:
Mulyadi
Kepala Departemen Kajian & Advokasi BPP APMI
Sumber Referensi:
Kementerian ESDM RI · BPDPKS Laporan Kinerja 2023–2024 · GAPKI Outlook Industri Sawit 2026 · Kementerian Perdagangan RI · Universitas Airlangga (2021) · APROBI · InfoSAWIT · Palm Oil Magazine · ICDX (Oktober 2025) · Jurnal IPB Sodality (Nuva et al.) · PASPI Monitor · Theiconomics.com · ANTARA News · Kementerian Koordinator Perekonomian RI · Neraca.co.id · Media Perkebunan
