Petani sawit merupakan salah satu fondasi penting dalam industri sawit nasional. Luas perkebunan sawit rakyat menguasai sekitar 41 persen dari total luas perkebunan sawit Indonesia. Melalui perkembangannya yang cukup revolusioner, perkebunan sawit rakyat juga telah membawa Indonesia sebagai pemain utama yang mendominasi produksi minyak sawit dan minyak nabati dunia.
Petani sawit juga berkontribusi dalam perekonomian desa hingga nasional. Data Ditjenbun (2025) menunjukkan bahwa lebih dari 3 juta KK petani sawit yang berpartisipasi dalam perkebunan sawit rakyat. Keberadaan jutaan petani sawit dan keluarganya juga mendorong terciptanya multiplier effect dari pendapatan yang dihasilkan dari perkebunan sawit untuk selanjutnya mendorong tumbuh kembangnya sektor-sektor ekonomi lain di kawasan desa sawit. Hal ini menunjukkan bahwa roda perekonomian yang digerakkan oleh petani sawit mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Namun dibalik besarnya kontribusi dalam industri sawit maupun perekonomian nasional, posisi petani sawit, khusus petani swadaya, sering “terhimpit” dan dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Dengan luas kebun yang relatif kecil dan penjualan TBS secara individual, petani sawit terjebak dalam posisi tawar (bargaining position) yang sangat lemah.
Baca Juga:
Biodiesel Sawit Mengisi Tanki Ketahanan Energi dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Tandan Buah Segar (TBS) juga bukan komoditas yang bisa disimpan lama. Buah harus segera diangkut dan diolah agar kualitasnya tetap terjaga. Ketika akses ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) terbatas atau jaraknya jauh, petani swadaya akhirnya bergantung pada pedagang perantara dan mata rantai pasok yang lebih panjang. Setiap mata rantai membutuhkan biaya dan mengambil margin yang membuat bagian pendapatan petani menjadi lebih kecil.
Selain itu, petani sawit juga hanya menikmati nilai yang sangat kecil dari industri sawit nasional. Dalam rantai pasok TBS, petani hanya berpartisipasi dalam budidaya kemudian memanen TBS dan menerima pendapatan dari nilai jual TBS. Setelah dipanen, TBS dijual dan perjalanan bisnisnya berlanjut ke rantai berikutnya. Di titik inilah persoalannya, meskipun petani menghasilkan bahan baku, namun belum tentu ikut menikmati nilai tambah yang tercipta setelah TBS keluar dari kebun.
Padahal, nilai ekonomi sawit tidak berhenti pada TBS. Setelah diolah, minyak sawit dapat masuk ke berbagai industri dan menghasilkan produk dengan nilai tambah lebih tinggi, mulai dari minyak goreng, lemak cokelat, margarin, fatty acid, surfaktan, kosmetik, hingga bahan bakar (biodiesel). Dalam konteks ini, persoalan petani bukan hanya bagaimana meningkatkan produksi TBS, tetapi juga bagaimana agar sebagian nilai tambah dari proses setelah panen dapat kembali kepada petani dan masyarakat desa.
Konsep pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di sentra sawit rakyat menjadi relevan dengan realita yang dihadapi petani sawit. KDMP tidak sama seperti kelembagaan koperasi petani yang pernah ada, dimana perannya hanya sebagai tempat menampung (offtaker/middleman) yang menampung TBS petani untuk kemudian disalurkan ke PKS. KDMP petani sawit diarahkan berperan sebagai integrator hulu-hilir sawit rakyat.
Dalam artikel terbaru PASPI, model pengembangan KDMP di desa sentra sawit rakyat dibentuk melalui konsolidasi perkebunan sawit rakyat sehamparan untuk mencapai skala ekonomi (economic of scale). Petani-petani sawit yang memiliki kebun sawit (tanaman yang sudah menghasilkan TBS), misal dengan luas minimal 1,000 hektar, dapat membentuk dan/atau menjadi anggota KDMP.
Melalui skema konsolidasi ini, pengelolaan kebun sawit diserahkan kepada masing-masing petani anggota koperasi. Namun untuk kegiatan yang membutuhkan skala ekonomi seperti pengadaan input produksi (seperti pupuk bersertifikat, benih unggul), proses pemanenan dan pengangkutan TBS, hingga pengolahan TBS akan dikelola secara kolektif oleh unit bisnis koperasi. Untuk operasional KDMP akan dijalankan oleh orang-orang profesional, bukan petani anggotanya sehingga tidak ada conflict interest.
Langkah berikutnya adalah membawa nilai tambah lebih dekat ke petani dan masyarakat desa sawit. Untuk agenda tersebut, KDMP akan didukung dengan unit PKS terintegrasi dengan pabrik refinery. Pabrik pengolahan sawit sebagai unit bisnis KDMP mengadopsi teknologi pengolahan sawit dengan skala yang telah disesuaikan untuk kebun sawit rakyat dan kelembagaan koperasi. Sudah banyak pilot project pengolahan TBS rakyat oleh koperasi sebagai hasil kolaborasi K/L terkait dan lembaga penelitian/universitas yang didanai oleh Dana Sawit dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), misalnya Pabrik Minyak Goreng (PAMIGO), Minyak Makan Merah (M3), hingga Bensa (Bensin Sawit). Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi koperasi petani dan koperasi dalam kegiatan hilirisasi sawit bukan suatu keniscahyaan.
Baca Juga:
Minyak Sawit Semakin Penting untuk Penuhi Kebutuhan Global 2050
Produk hilir sawit yang dihasilkan oleh KDMP selanjutnya dipasarkan kepada masyarakat desa di sekitar sentra sawit dengan harga yang lebih kompetitif. Pengembangan hilirisasi oleh KDMP ini juga sekaligus menjadi solusi dari ironi yang dihadapi oleh masyarakat desa sentra sawit. Selama ini, masyarakat desa harus membeli minyak goreng dengan harga yang mahal, padahal desanya menjadi produsen bahan baku minyak goreng.
Model integrasi hulu-hilir yang diadopsi oleh KDMP petani sawit ini menciptakan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati oleh petani sawit maupun masyarakat desa sekitar. Petani sawit anggota koperasi akan menerima pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual TBS pada transaksi konvensional. Pendapatan petani berasal dari bagian margin produk hilir sesuai kontribusi TBS yang diserahkan untuk diolah dan ditambah pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi. Sementara itu, masyarakat desa mendapatkan akses terhadap produk pangan dan energi yang diproduksi lebih dekat dan lebih murah.
Lebih dari sekedar manfaat ekonomi yang tercipta, pengembangan KDMP berpotensi menjadi motor “petani sawit” untuk naik kelas. Petani sawit tidak lagi hanya berada di ujung hulu sebagai penjual TBS, tetapi turut menjadi bagian dari kelembagaan yang ikut mengelola proses penciptaan nilai tambah. Hal ini juga menunjukkan bahwa petani sawit menempati posisi tawar yang lebih tinggi dalam rantai pasok sawit. Selain petani sawit, masyarakat desa juga menikmati manfaat berupa terciptanya sumber pendapatan baru dari berkembangnya unit bisnis KDMP maupun sektor-sektor pendukung lainnya yang tumbuh di sekitar sentra produksi. Hal inilah yang membuat KDMP berpotensi menjadi lebih dari sekadar koperasi desa.
Uraian di atas menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit tidak cukup hanya dengan meningkatkan produktivitas kebun. Produktivitas tetap penting, tetapi nilai tambah setelah panen juga menentukan seberapa besar manfaat ekonomi yang kembali dan dinikmati petani sawit. Dari penjual TBS menjadi pemilik nilai tambah, goal tersebut yang perlu diraih agar sawit rakyat tidak hanya menghasilkan buah di kebun tetapi juga menghasilkan lebih banyak nilai ekonomi yang dapat dinikmati oleh petani sawit dan masyarakat desa sekitar sentra sawit rakyat.
Author:
Dr. Tungkot Sipayung
(Direktur Eksekutif PASPI)
