Penyitaan aset PT Duta Palma Group oleh Kejaksaan kurang lebih sekitar 221.868,421 hektare lahan perkebunan kelapa sawit dari kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Duta Palma Group dan kemudian di berikan kepada PT Agrinas Palma Nusantara oleh Kejaksaan kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keputusan ini bukan hanya berdampak pada tata kelola industri sawit nasional, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat sekitar. Pertanyaannya, bagaimana aset ini akan dikelola? Bagaimana pembagian ke pemerintah daerah? Dan yang paling penting, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan manfaat nyata dari perubahan ini?
Dari Penyitaan ke Pengelolaan: Transparansi yang Diharapkan
PT Duta Palma Nusantara disita negara setelah ditemukan adanya indikasi korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang merugikan negara. Kejaksaan Agung menyatakan bahwa aset ini harus kembali memberikan manfaat bagi negara, bukan hanya segelintir elite. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana PT Agrinas Palma Nusantara sebagai pengelola baru bisa memastikan bahwa aset ini benar-benar dikelola secara transparan dan profesional. Masyarakat dan pengamat industri sawit mengharapkan adanya model tata kelola yang lebih baik dari sebelumnya. Bukan sekadar pergantian nama pemilik, tetapi perbaikan menyeluruh dalam manajemen perusahaan. Transparansi dalam pengelolaan keuangan, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan tenaga kerja harus menjadi prioritas utama dan memberikan peluang kerja pada masyarakat lokal.
Baca Juga
Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan Segera Diresmikan! APMI: Bagaimana dengan Sektor Pertanian?
Pemerintah Daerah: Mendapat Bagian atau Sekadar Penonton?
Salah satu faktor terpenting dalam peralihan ini adalah bagaimana nasib pemerintah daerah dalam pengelolaan aset yang telah di ambil alih oleh PT Agrinas Palma Nusantara. Apakah kemudian pemerintah daerah dapat bagian dalam pengelolaan yang kemudian dapat meningkatkan ekonomi daerah melalui industri sawit namun dalam konteks ini apakah dengan kejadian kasus ini pemerintah dapat kebagian jatah atau hanya menjadi “penonton” dalam pengelolaan sumber daya alam yang mereka punya?
Dengan masuknya PT Agrinas Palma Nusantara, mungkin komunikasi akan di bangun bagaimana skema pembagian atau pengelolaan untuk pemerintah daerah, namun menjadi perhatian kita bersama kesejahteraan masyarakat lokal harus menjadi prioritas, jangan sampai dalam peralihan ini masyarakat lokal tidak mendapatkan kesejahteraan atau kesempatan kerja di perusahan PT Agrinas Palma Nusantara. Jangan sampai dengan kasus ini karyawan atau masyarakat lokal di mendapatkan manfaat nyata sebagai tuan rumah sebagai perkebunan kelapa sawit.
Solusi untuk Masyarakat: Dari Eksploitasi ke Pemberdayaan
Alih kelola ini juga seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah program padat karya berbasis industri sawit. Ini bisa mencakup:
- Penyerapan Tenaga Kerja Lokal
PT Agrinas Palma Nusantara harus memprioritaskan masyarakat sekitar dalam rekrutmen tenaga kerja. Jangan sampai tenaga kerja justru didominasi oleh pekerja dari luar daerah. - Program Pelatihan dan Kewirausahaan
Selain bekerja sebagai buruh sawit, masyarakat harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan usaha berbasis produk turunannya, seperti minyak goreng, pupuk organik dari limbah sawit, atau biogas. - Skema Kemitraan dengan Petani Lokal
Daripada hanya menjadi pekerja, masyarakat bisa diberikan akses untuk bermitra dengan perusahaan dalam skema plasma yang adil dan berkelanjutan.
Aset untuk Rakyat, Bukan untuk Segelintir Orang
Kasus PT Duta Palma Nusantara harus menjadi pelajaran penting dalam pengelolaan aset negara. Alih kelola ke PT Agrinas Palma Nusantara bukan hanya soal pergantian pemilik, tetapi harus menjadi awal dari tata kelola yang lebih transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus memastikan bahwa industri sawit yang dikelola dari aset sitaan ini benar-benar memberikan manfaat bagi banyak orang, bukan hanya sekelompok elite. Jika tidak, maka ini hanya akan menjadi babak baru dari kisah lama: eksploitasi sumber daya yang tidak pernah benar-benar berpihak pada masyarakat.
Penulis:
Iqbal Ade Via
Staff Departemen Kemitraan BPP APMI
